Herzlich Willkommen

Live processing contents

Tuesday, December 21, 2010

Betapa banyaknya, uang Negara ini


Memang setelah tertunda setahun lebih dari jamannya Sri Mulyani Indrawati tak terdengar lagi masalah renumerasi di tubuh TNI/POLRI
Akhirnya angin surga Remunerasi Polri TNI akan menjadi kenyataan, hal ini berdasarkan hasil rapat koordinasi pimpinan DPR dengan Komisi I,II, III dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Polri serta TNI (15/12/2010) telah menyepakati adanya renumerasi. Dengan kata lain Remunerasi POLRI TNI disetujui DPR !!!.
Menurut Menko Kesra Agung Laksono, dalam rapat hari ini dengan DPR RI sudah disepakati reformasi birokrasi yang menjadi program utama dan sudah disetujui untuk pemberian renumerasi di enam instasi, sistem goverment prosedur, dan retrukturisasi birokrsi. "Ke depan saya yakin ada peningkatan kinerja," imbuhnya

Sebelumnya, Menteri Keuangan mengirimkan surat ke DPR RI pada tanggal 14 Desember 2010 untuk meminta dana APBN Rp 5,6 triliun. Intinya pengajuan dana tersebut untuk remunerasi dan reformasi birokrasi prajurit TNI dan Prajurit Polri selama enam bulan.

Bukan hanya prajurit TNI dan Polri yang mendapat anggaran tersebut, pegawai golongan bawah di Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Koordiantor Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Anggaran Remunerasi, terdiri dari:

1. Kemenhan
Jumlah Pegawai 4450 orang
Angaran remunerasi 1 bulan Rp 6.015.574.000
Angaran remunerasi 6 bulan Rp 36.093.444.000

2. TNI
Jumlah Pegawai 466 773 orang
Angaran remunerasi 1 bulan Rp 560.299.536.000
Angaran remunerasi 6 bulan Rp 3.361.797.516.000

3. Polri
Jumlah Pegawai 415 557 orang
Angaran remunerasi 1 bulan Rp 323.552.621.000
Angaran remunerasi 6 bulan Rp 1.941.315.726.000

4. Kemenpan dan RB
Jumlah Pegawai 328 orang
Angaran remunerasi 1 bulan Rp 1.165.269.000
Angaran remunerasi 6 bulan Rp 6 .991.614.000

5. Kemenkokesra
Jumlah Pegawai 296 orang
Angaran remunerasi 1 bulan Rp 963.912.000
Angaran remunerasi 6 bulan Rp 5.783.472.000

6. Kemenkopolhukam
Jumlah Pegawai 350 orang
Angaran remunerasi 1 bulan Rp 1.116.061.000
Angaran remunerasi 6 bulan Rp 6.696.366.000

Total Pegawai : 887 754 orang
Total Perbulan : Rp 893.113.023.000
Total 6 bulan : Rp 5.358.678.138.000
Dengan besarnya jumlah diatas semakin banyak APBN yang harus digelontorkan dan dengan alasan bentuk penghargaan terutama kepada prajurit TNI dan Polri selama yang bertugas di lapangan Wakil Ketua DPR RI, Priyo mengetok palu persetujuan pengucuran dana tersebut, Rabu.

Uang remunerasi itu akan diberikan kepada para prajurit dan pegawai yang berada di golongan bawah. "Remunerasi tidak berlaku untuk para pejabatnya," imbuh Priyo.
Remunerasi ini sebenarnya sudah berjalan sejak 1 Juli 2010 lalu, tapi karena anggarannya baru diketok DPR maka pembayaran remunerasi itu akan dirapelkan pada Januari 2011, dari bulan Juli sampai Desember 2010. "Anggaran Rp 5,6 triliun untuk remunerasi selama enam bulan," imbuhnya.

Apakah memang demikian ?

Penulis berpikir, Apakah ada yang menjamin sistem pemerintahan kita akan bersih dengan menggelontorkan dana triliunan rupiah seperti ini yang akan berimbas pada nilai inflasi mata uang. Dan mengenai Pemberian remunerasi ini agar mereka tergerak untuk meningkatkan kinerjanya.
Adakah yang bisa memberikan penilaian kepada aparat yang notabenenya memegang senjata dimana rakyatnya tidak memilikinya sama sekali bahkan paying hukumpun harus menggunakan jutaan rupiah untuk kasus – kasus kecil, bagaimana bisa membuat keterbukaan tanpa adanya kekuatan di tubuh rakyat sendiri.  Memang Negara ini surganya  membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin tinggalah nama.

No comments:

Post a Comment